Tupoksi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BPBD Kabupaten Sleman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan bencana yang dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BPBD Kabupaten Sleman dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana;
  2. Pelaksanaan tugas bidang penanggulangan bencana;
  3.  Pembinaan dan pengembangan penanggulangan bencana;
  4. Pengoordinasian, pengkomandoan, pengendalian, dan fasilitasi penanggulangan bencana;
  5. Pelaksanaan kesekretariatan badan; dan
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

A. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah  mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada
Kepala Badan dalam penanggulangan bencana.

Unsur Pengarah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana;
  2. Pemantauan penanggulangan bencana; dan
  3. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

B. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana membantu kepala badan dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala Badan sehari-hari, yang  mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi.

Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

  1. Pengoordinasian satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana;
  2. Pengomandoan perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan dalam pengerahan sumber daya manusia, pengerahan peralatan, pengerahan logistik, dan penyelamatan serta langkahlangkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana; dan
  3. Pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan.

B.1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  2. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
  3. Pelaksanaan urusan umum;
  4. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
  5. Pelaksanaan urusan keuangan;
  6. Pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
  7. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah;
  8. Penyelenggaraan pusat data dan informasi kebencanaan;
  9. Pengordinasian penyusunan laporan penanggulangan bencana;
  10. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
  11. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

B.1. 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Perumusan kebijakan teknis urusan umum dan urusan kepegawaian;
  3. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
  4. Pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
  5. Pelaksanaan dan pengoordinasian perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pengendalian aset;
  6. Pengelolaan dokumentasi dan informasi;
  7. Pelaksanaan analisis kebutuhan jumlah dan jenis jabatan;
  8. Penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
  9. Pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
  10. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah; dan
  11. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

B.1.2. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan menyelenggarakan urusan keuangan.

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

  1. Ppenyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
  2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan;
  3. Pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; dan
  4. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan.

B.1.3. Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi

Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.

Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi;
  2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
  3. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  4. Penyelenggaraan pusat data informasi kebencanaan;
  5. Pengordinasian penyusunan laporan penanggulangan bencana;
  6. Pengoordinasian pelaksanaan dan pengembangan inovasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  7. Pelaksanaan dan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
  8. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi.

 

B.2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan rencana kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  2. Perumusan kebijakan teknis mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana;
  3. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian mitigasi bencana;
  4. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian kesiapsiagaan bencana; dan
  5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

B.2.1. Kelompok Substansi Mitigasi Bencana

Kelompok Substansi Mitigasi Bencana mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan pencegahan dan mitigasi bencana.

Kelompok Substansi Mitigasi Bencana dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Mitigasi Bencana;
  2. Perumusan kebijakan teknis pencegahan dan mitigasi bencana;
  3. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pencegahan dan mitigasi bencana;
  4. Pembinaan pencegahan dan mitigasi bencana;
  5. Penyelenggaraan analisis, penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta rawan bencana;
  6. Pengembangan dan pemeliharaan sistem peringatan dini bencana;
  7. Penyelenggaraan dan pengordinasian upaya pengurangan risiko bencana; dan
  8. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Mitigasi Bencana.

B.2.2. Kelompok Substansi Kesiapsiagaan

Kelompok Substansi Kesiapsiagaan Bencana mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan kesiapsiagaan bencana dan peningkatan peran serta masyarakat

Kelompok Substansi Kesiapsiagaan Bencana dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Kesiapsiagaan Bencana
  2. Perumusan kebijakan teknis kesiapsiagaan bencana dan peningkatan
    peran serta masyarakat;
  3. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian kesiapsiagaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana;
  4. Penyelenggaraan analisis, penyusunan, dan pengembangan prosedur
    penanggulangan bencana;
  5. Penyelenggaraan peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana melalui pelatihan penanggulangan bencana, gladi lapangan, simulasi, wajib latih, dan sosialisasi penanggulangan bencana; dan
  6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Kesiapsiagaan Bencana.

 

B.3. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dan logistik bencana.

Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan rencana kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik;
  2. Perumusan kebijakan teknis kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dan logistik bencana;
  3. Penyelenggaraan dan pengoordinasian kedaruratan dan operasional penangulangan bencana;
  4. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penanganan pengungsi dan logistik bencana; dan
  5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik.

B.3.1.  Kelompok Substansi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana

Kelompok Substansi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana.

Kelompok Substansi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana;
  2. Perumusan kebijakan teknis kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana;
  3. Penyelenggaraan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana;
  4. Pengoordinasian operasional penanggulangan bencana;
  5. Penyelenggaraan analisis dan pengoordinasian pemantauan status dan
    tingkatan keadaan darurat bencana;
  6. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pelatihan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana;
  7. Penyelenggaraan perlindungan sosial dan pemberian rasa aman pada masyarakat;
  8. Penyelenggaran pengelolaan peralatan penanganan kedaruratan bencana;
  9. Penyelenggaraan posko komando penanggulangan darurat bencana;
  10. Penyelenggaraan pusat pengendalian operasional kedaruratan bencana dan pengoordinasian sistem komunikasi kebencanaan; dan
  11. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Kelompok Substansi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana.

B.3.2.  Kelompok Substansi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana

Kelompok Substansi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan penanganan pengungsi dan pengelolaan logistik penanggulangan bencana.

Kelompok Substansi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana;
  2. Perumusan kebijakan teknis penanganan pengungsi dan pengelolaan logistik penanggulangan bencana;
  3. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penanganan pengungsi;
  4. Penyelenggaraan pengembangan prosedur penanganan pengungsi;
  5. Penyelenggaraan pengelolaan peralatan penanganan pengungsi;
  6. Penyelenggaraan penanganan dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
  7. Penyelenggaraan analisis kebutuhan, pemantauan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
  8. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan logistik penanggulangan bencana;
  9. Penyelenggaraan, pengendalian, dan pengoordinasian bantuan penanganan kedaruratan bencana dan penanggulangan bencana; dan
  10. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Kelompok Substansi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana.

B.4. Bidang  Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan rencana kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  2. Perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi;
  3. Penyelenggaraan dan pengoordinasian rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
  4. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

B.4.1.  Kelompok Substansi Rehabilitasi

Kelompok Substansi Rehabilitasi mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan rehabilitasi.

Kelompok Substansi Rehabilitasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Rehabilitasi;
  2. Perumusan kebijakan teknis rehabilitasi;
  3. Penyelenggaraan dan pengoordinasian analisis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi rehabilitasi;
  4. Penyelenggaraan dan pengoordinasian perbaikan dan  pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai ke tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana;
  5. Penyelenggaraan peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat akibat dampak bencana;
  6. Penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana pada wilayah pasca bencana; dan
  7. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Kelompok Substansi Rehabilitasi.

B.4.2.  Kelompok Substansi Rekonstruksi

Kelompok Substansi Rekonstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan rekonstruksi

Kelompok Substansi Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Rekonstruksi;
  2. Perumusan kebijakan teknis rekonstruksi;
  3. Penyelenggaraan dan pengoordinasian analisis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi rekonstruksi;
  4. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana;
  5. Penyelenggaraan peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat melaksanakan rekonstruksi pascabencana;
  6. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah pascabencana;
  7. Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan untuk mendukung pelaksanaan rekonstruksi di wilayah pascabencana; dan
  8. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Kelompok Substansi Rekonstruksi.

 

B.5.   Unit Pelaksana Teknis Daerah

Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *