Sleman – Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman melaksanakan kegiatan verifikasi kerusakan akibat bencana di empat lokasi berbeda pada Rabu (12/11). Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan tingkat kerusakan serta menentukan bentuk bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat terdampak.
Lokasi pertama yang diverifikasi yaitu rumah warga di Padukuhan Baturan, Kalurahan Trihanggo, Kapanewon Gamping, yang mengalami kebakaran akibat korsleting listrik. Kebakaran tersebut menghanguskan atap bangunan berukuran sekitar 3 x 7 meter.
Selanjutnya, tim melakukan verifikasi di Padukuhan Mlangi, Kalurahan Nogotirto, Kapanewon Gamping, tempat talud sungai mengalami longsor setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Talud yang rusak memiliki panjang sekitar 10 meter dengan tinggi 5 meter, dan berpotensi mengancam lingkungan sekitar apabila tidak segera ditangani.
Lokasi ketiga berada di Padukuhan Temanggung, Kalurahan Tambakrejo, Kapanewon Tempel, di mana atap rumah warga mengalami kerusakan dampak hujan deras yang melanda wilayah tersebut.
Adapun verifikasi terakhir dilakukan di Padukuhan Rejodadi, Kalurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi, pada atap rumah warga yang rusak dengan ukuran sekitar 4,2 x 4,5 meter yang juga merupakan dampak dari guyuran hujan deras.
Hasil dari kegiatan verifikasi tersebut menjadi dasar bagi BPBD Sleman dalam menentukan tindak lanjut penanganan pascabencana. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, BPBD Sleman merencanakan pemberian bantuan material untuk perbaikan fasilitas umum, sementara bantuan uang tunai akan diberikan kepada warga yang rumahnya mengalami kerusakan.
Ketua Tim Rehabilitasi, Saju Priyanto, S.T, M.M, menyampaikan bahwa kegiatan verifikasi ini merupakan bagian penting dari upaya percepatan pemulihan pascabencana, “Verifikasi lapangan ini kami lakukan untuk memastikan data kerusakan yang akurat, sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak,” ujarnya.
BPBD Sleman juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi, terutama memasuki musim hujan. Koordinasi antara pemerintah desa, relawan, dan masyarakat diharapkan dapat mempercepat penanganan serta mengurangi risiko bencana di kemudian hari.








Leave a Reply