Tupoksi

Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Sleman

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 54 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Peraturan Bupati Sleman Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran.

BPBD Kabupaten Sleman merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. BPBD Kabupaten Sleman mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana. Sedangkan UPT Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis BPBD Kabupaten Sleman di bidang penanganan kebakaran. Dalam penyelenggaraan tugas tersebut BPBD Kabupaten Sleman mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana
  2. Pelaksanaan tugas bidang penanggulangan bencana
  3.  Pembinaan dan pengembangan penanggulangan bencana
  4. Pengoordinasian, pengkomandoan, pengendalian, dan fasilitasi penanggulangan bencana
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sedangkan UPT Pemadam Kebakaran dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

  1. Perumusan kebijakan teknis penanganan kebakaran
  2. Penyelenggaraan pelayanan pemadam kebakaran
  3. Pembinaan penanganan kebakaran
  4. Penyelenggaraan upaya peningkatan peran serta dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan kebakaran
  5. Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan kebakaran
  6. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian standar kelengkapan sarana dan prasarana bangunan gedung dalam penanganan kebakaran; dan
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya

A. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah  mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada
Kepala Badan dalam penanggulangan bencana.

Unsur Pengarah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana;
  2. Pemantauan penanggulangan bencana; dan
  3. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

B. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana membantu kepala badan dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsi sehari-hari, yang  mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi.

Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

  1. Pengoordinasian satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansivertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yangdiperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana;
  2. Pengkomandoan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik darisatuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerahserta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan daruratbencana; dan
  3. Pelaksanaan penanggulangan bencana secara terkordinasi dan terintegrasidengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yangada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraanpenanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

B.1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
  2. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
  3. Penyelenggaraan urusan umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  4. Penyelenggaraan urusan kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  5. Penyelenggaraan urusan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  6. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  7. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah;
  8. Penyelenggaraan pusat data dan informasi kebencanaan;
  9. Pengoordinasian penyusunan laporan penanggulangan bencana;
  10. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
  11. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat

B.1. 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam menjalankan tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
  3. Penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan dan dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangga Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  4. Penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  5. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah; dan
  6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian

B.1.2. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dalam menyelenggarakan urusan keuangan.

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan;
  3. Pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan Badan Penaggulangan Bencana Daerah;
  4. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan penanggulangan bencana; dan
  5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan

B.1.3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dalam menyelenggarakan  urusan perencanaan dan evaluasi.

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;
  3. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  5. Penyelenggaraan pusat data informasi kebencanaan;
  6. Pengoordinasian penyusunan laporan penanggulangan bencana; dan
  7. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

 

B.2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan;
  3. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian mitigasi bencana;
  4. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian kesiapsiagaan bencana; dan
  5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Penanganan Prabencana dan Pascabencana.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari 2 seksi yaitu:

B.2.1. Seksi Mitigasi Bencana

Seksi Mitigasi Bencana dalam menjalankan tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan pencegahan dan mitigasi bencana.

Seksi Mitigasi Bencana dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan rencana kerja Seksi Mitigasi Bencana;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan mitigasi bencana;
  3. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pencagahan dan mitigasi bencana;
  4. Pembinaan pencegahan dan mitigasi bencana;
  5. Penyelenggaraan analisis, penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta rawan bencana;
  6. Pengembangan dan pemeliharaan sistem peringatan dini bencana;
  7. Penyelenggaraan dan penggordinasian upaya pengurangan risiko bencana; dan
  8. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Mitigasi Bencana

B.2.2. Seksi Kesiapsiagaan

Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan  kesiapsiagaan dan peningkatan peran serta masyarakat.

Seksi Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan rencana kerja Seksi Kesiapsiagaan;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesiapsiagaan dan peningkatan peran serta masyarakat;
  3. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian kesiapsiagaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana;
  4. Penyelenggaraan analisis, penyusunan, dan pengembangan prosedur penanggulangan bencana;
  5. Penyelenggaraan peningkatan kapasitas masyakarat di kawasan rawan bencana melalui gladi lapang, simulasi, wajib latih, dan sosialisasi penanggulangan bencana;
  6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

 

B.3. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dan logistik.

Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan rencana kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dan logistik;
  3. Penyelenggaraan dan pengoordinasian kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana;
  4. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penanganan pengungsi dan logistik bencana; dan
  5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik.

B.3.1.  Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana

Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana.

Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan rencana kerja Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana;
  3. Penyelenggaraan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana;
  4. Pengoordinasian operasional penanggulangan bencana;
  5. penyelenggaraan analisis dan pengoordinasian pemantauan status dan tingkatan keadaan darurat bencana;
  6. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pelatihan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana;
  7. Penyelenggaraan perlindungan sosial dan pemberian rasa aman pada masyarakat;
  8. Penyelenggaraan dan pengoordinasian sistem komunikasi kebencanaan; dan
  9. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana.

B.3.2.  Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana

Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan penanganan pengungsi dan penyediaan logistik penanggulangan bencana.

Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan rencana kerja Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penanganan pengungsi dan penyediaan logistik penanggulangan bencana;
  3. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penanganan pengungsi;
  4. Penyelenggaraan pengembangan prosedur penanganan pengungsi;
  5. Penyelenggaraan penanganan dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
  6. Penyelenggaraan analisis kebutuhan, pemantauan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
  7. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyediaan dan penyaluran logistik penanggulangan bencana;
  8. Penyelenggaraan, pengendalian, dan pengoordinasian bantuan penanggulangan bencana; dan
  9. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana.

B.4. Bidang  Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan rencana kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi;
  3. Penyelenggaraan dan pengoordinasian rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
  4. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

B.4.1.  Seksi Rehabilitasi

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan rehabilitasi.

Seksi Rehabilitasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan rencana kerja Seksi Rehabilitasi;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi;
  3. Penyelenggaraan dan pengoordinasian analisis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi rehabilitasi;
  4. Penyelenggaraan dan pengoordinasian perbaikan dan  pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai ke tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana; dan
  5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Rehabilitasi.

B.4.2.  Seksi Rekonstruksi

Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan rekonstruksi.

Seksi Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan rencana kerja Seksi Rekonstruksi;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rekonstruksi;
  3. Penyelenggaraan dan pengoordinasian analisis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi rekonstruksi;
  4. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana; dan
  5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Rekonstruksi.

B.5. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

UPT Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis penanganan kebakaran;
  2. Penyelenggaraan pelayanan pemadam kebakaran;
  3. Pembinaan penanganan kebakaran;
  4. Penyelenggaraan upaya peningkatan peran serta dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan kebakaran;
  5. Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan kebakaran;
  6. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian standar kelengkapan sarana dan prasarana bangunan gedung dalam penanganan kebakaran; dan
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.5.1.  Sub Bagian Tata Usaha UPT Pemadam Kebakaran

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
  2. Perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
  3. Penyelenggaraan urusan umum UPT Pemadam Kebakaran;
  4. Penyelenggaraan urusan kepegawaian UPT Pemadam Kebakaran;
  5. Penyelenggaraan urusan keuangan UPT Pemadam Kebakaran;
  6. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi UPT Pemadam Kebakaran;
  7. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; dan
  8. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Tata Usaha.

B.5.2. Kelompok Jabatan Fungsional UPT Pemadam Kebakaran

Kelompok Jabatan Fungsional UPT Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung  jawab kepada Kepala UPT melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.

 

B.6.   Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan keahlian. Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.